SEGERA BENTUK BANK TANAH

tanah

Terdapat benang merah permasalahan program hunian rakyat di Indonesia yang tak kunjung selesai. Sangat mudah dicermati dan diamati mengapa banyak program hunian tidak berjalan dengan semestinya. Tidak adanya blue print perumahan rakyat yang jelas menjadikan program penyediaan rumah rakyat menjadi tidak jelas dan ironisnya tidak ada kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat.

Bila kita cermati dan amati lebih dalam, maka dalam setiap program penyediaan hunian untuk rakyat, masalah mendasar yang timbul adalah sulitnya menyediakan lahan untuk pembangunan tersebut karena tanah-tanah yang ada terbentur dengan mekanisme pasar yang mengakibatkan tanah tinggi belum lagi masalah otonomi daerah yang seringkali tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Tingginya harga tanah menjadi kendala penyediaan lahan khususnya untuk program hunian rakyat.

Bila demikian bagaimana pemerintah dapat memperoleh bank tanah yang akan digunakan untuk keberhasilan program hunian rakyat. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemudian dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Secara jelas arah dalam pembentukan kebijakan tanah perkotaan disebutkan dalam TAP MPR RI No.II/MPR/1983, Bab IV, bagian D butir 27 yaitu “Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah”. Terakhir, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2005, menjadi perangkat hukum yang kontroversial mengenai “pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum”. Tampaknya perangkat hukum yang ada belum mampu berfungsi secara maksimal dalam menata dan mengelola tanah perkotaan sehingga salah satu harapan masyarakat yaitu agar harga tanah sesuai dengan harga pasar belum dapat terwujud.

Intervensi pemerintah yang kuat, dipastikan haruslah dimiliki pemerintah bila menyangkut kepentingan rakyat kecil. Akan sulit bila program hunian yang menyangkut rakyat kecil, diserahkan kepada pengembang begitu saja, karena dengan laba yang kecil pengembang tidak akan masuk ke sektor ini. Harga jual lambat laun akan mengikuti mekanisme pasar. Karenanya pemerintah perlu segera membentuk bank tanah yang disiapkan khusus untuk pembangunan perumahan untuk MBR.

Bank tanah bukanlah konsep baru dalam kebijakan pertanahan. Konsep ini telah diterapkan sejak lama, dan pada hakikatnya merupakan suatu proses pembelian tanah dan properti kemudian menyimpannya untuk keperluan di masa mendatang. Dimana pemerintah dapat mengontrol harga tanah yang ada sehingga wajar untuk nantinya dibangun rumah rakyat. Dan bisa terlepas dari mekanisme pasar yang diakibatkan pembangunan perumahan swasta. Karenanya akan juga terlepas dari aksi spekulasi yang dilakukan di pasar properti.

Pemda dan BUMn seharusnya mempunyai komitmen yang sama untuk dapat membantu rakyat dalam penyediaan rumah murah. Pemda meskipun agak terlambat sudah seharusnya melakukan pembelian tanah untuk disiapkan tata ruangnya untuk perumahan murah. Semakin terlambat maka harga tanah akan semakin tinggi dan Pemda akan kesulitan membeli lahan. Peremajaan lingkungan kumuh dan permukiman liar merupakan potensi untuk dijadikan bank tanah. Apa yang akan dilakukan oleh Pemda DKI dengan peremajaan lingkungan kumuh dan menertibkan tanah-tanah Pemda merupakan langkah konkrit untuk bisa kembali menata ibukota Jakarta.

BUMN seharusnya ‘dipaksa’ untuk menyiapkan 5% tanahnya untuk dikelola atau diserahkan ke badan tertentu misalnya Perumnas atau Badan Otonomi yang terpisah untuk dimanfaatkan sebagai lahan perumahan murah. Dan tentunya tidaklah harus lahan-lahan yang bernilai strategis. Banyaknya aset-aset idle di BUMN seharusnya mampu dimanfaatkan untuk bank tanah.

Dengan adanya bank tanah pemerintah akan lebih leluasa untuk menyediakan hunian rakyat. Lahan-lahan yang tersedia dapat dikaji dan diserahkan melalui sebuah badan yang bersifat independen dan profesional. Mengapa perlu badan khusus perumahan? Badan tersebut akan memudahkan pemerintah dalam merencanakan proritas program hunian untuk rakyat. Saat ini kementerian perumahan yang ada masih bersifat fungsional dan tidak bertindak operasional sehingga tidak ada kekuatan ketika melakukan pembangunan sendiri. Di sisi lain Perumnas tidak bersifat fungsional kebijakan dan hanya sebagai operasional berdasarkan tanah-tanah yang ada. Diharapkan dengan adanya badan khusus perumahan yang otonom akan meningkatkan penyediaan hunian untuk rakyat dengan membuat blue print hunian rakyat sekaligus sebagai pengelola bank tanah serta melakukan pembangunan sesuai dengan prioritas yang ada. Tanpa bermaksud pesimis, tulisan ini muncul karena keprihatinan melihat kondisi-kondisi program-program hunian rakyat yang telah ada saat ini. Penyerapan FLPP yang rendah bukanlah dikarenakan pemerintah kekurangan dana melainkan pengembang swasta tidak banyak yang tertatik untuk membangun rumah murah dan harga tanah sudah semakin tinggi sehingga semakin sulit mencari lahan dengan harga yang sesuai untuk dibangun rumah murah. Sampai saat ini tidak ada kebijakan yang strategis yang diambil Kemenpera untuk mengatasi backlog perumahan. Tanpa ada kepentingan dengan pihak manapun, saya harapkan ide ini dapat didukung oleh semua stakeholder properti di tanah air tercinta ini. Kembali lagi bukan masalah bisa atau tidak, melainkan mau atau tidak pemerintah memulai sesuatu yang lebih baik ?

Ali Tranghanda
Indonesia Property Watch

Add comment


Security code
Refresh

Our Services

http://www.indonesiapropertywatch.com/home/images/stories/demo/g2.jpgBusiness development Service. Tanpa pengetahuan lapangan dan kapabilitas .... Read more.

http://www.indonesiapropertywatch.com/home/images/stories/demo/g1_jv_accordionajax_thumb.jpg

Sales Marketing Specialist. Kami banyak dipercaya tidak hanya sebagai konsultan.... Read more.

http://www.indonesiapropertywatch.com/home/images/stories/demo/g3.jpg Training -Workshop Education. Bentuk pelatihan dan pendidikan yang kami adakan .... Read more.

Property Articles

BELUM SIAP! JANGAN PAKSAKAN PROGRAM SEJUTA RUMAH

Indonesia Property Watch menilai Program Sejuta...
Read more...

“MANA PERNAH PEMERINTAH BANGUN RUMAH FLPP !”

Program Sejuta Rumah hanya dalam hitungan minggu...
Read more...

PROPERTI 2015 : MARKET SHOCK

Memasuki triwulan kedua tahun 2015, pasar properti...
Read more...

FAKTOR STRATEGIS DILUPAKAN PROGRAM SEJUTA RUMAH

Program Sejuta Rumah sebentar lagi akan segera diluncurkan...
Read more...

PUBLIC HOUSING TANPA VISI

Program sejuta rumah yang akan segera diluncurkan...
Read more...

Search Article

INTERMEZO

Our Products

Property RatingDi tengah data dan informasi serta referensi proyek properti yang masih minim, Indonesia Property Watch hadir memberikan penilaian yang independen sebagai referensi pasar dan bisnis properti terhadap kualitas dan performa dari sebuah proyek properti. Pemeringkatan properti yang obyektif dan independen serta bebas dari motif komersial.
Property EspressoProperty Espresso " Ngobrol Properti Sambil Ngopi......"Diskusi dan Debat Terbatas Topik Panas Properti, Sepanas (Bukan Sepahit) Secangkir Kopi. Merupakan bentuk jaringan komunitas properti Indonesia Property Watch yang senantiasa melakukan diskusi dan debat membangun untuk memberikan informasi dan kondisi terkini dari perkembangan properti nasional.     Episode 3   Episode 4
Training & WorkshopJangan Ikut Training Properti ! bila hanya membuang waktu denganmateri yang mubazir. Selain program training & workshop regular kami juga aktif mengadakan inhouse training di instansi dan perusahaan. Program khusus Certified Property Business Specialist merupakan program unggulan yang mengulas spesialisasi bidang properti secara mendalam. Juga dilengkapi dengan simulasi langsung dan studi kasus aktual.

Guest Online

We have 5 guests online
  • Profesional Testimonials

  • Members

  • Indra Utama
  • Indra W. Antono
  • Rudy Margono,MBA
  • DR. Ir Panangian Simanungkalit
  • Budhi Gozali
  • Tirta Setiawan
  • Ir.Priyendiswara
  • Eddy Ganefo
  • Matius Jusuf
  • Erwin kallo
  • Zulfi S.Koto

Inspirative Corner

3 Buah Gratis 1

3 Buah Gratis 1

Dalam sebuah kesempatan saya menyempatkan diri untuk mengunjungi kawasan perdagangan di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara....
Read more...

Advertisement

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.

Profesional Testimonials

Indra W. Antono

Indra W. Antono

Bersumber dari kajian pengalaman dan pemikiran yang mendalam, Penulis...
DR. Ir Panangian Simanungkalit

DR. Ir Panangian Simanungkalit

Buku ini ditulis berdasarkan pengalamannya sebagai analisis properti...
Rudy Margono,MBA

Rudy Margono,MBA

Ide dan pemikiran praktis dalam buku ini sangat bermanfaat dan siap...

PENGADUAN PROPERTI

Dalam upaya untuk mewujudkan pasar properti nasional yang sehat, kepada konsumen yang merasa dirugikan atau mendengar informasi mengenai pengembang nakal, silakan mengirim email kepada Indonesia Property Watch di konsumenproperti@yahoo.co.id

Our Partners

Satisfication of This Website